Luwu Timur, INSPIRASIUPDATEnews.com – Fraksi PDIP DPRD Luwu Timur menolak menandatangani berita acara tuntutan yang diajukan Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Luwu Timur saat aksi di kantor DPRD, Senin (1/9/2025).
Penolakan itu khusus terkait klausul yang memuat kalimat Copot Kapolri. Ketua Fraksi PDIP, Muh. Nur, menegaskan bahwa partainya tidak ingin terjebak dalam kepentingan politik tertentu dengan menyinggung individu.
“Kita semua sepakat gerakan ini murni, tidak ditunggangi siapa pun. Namun, kalau klausulnya menyebut ‘Copot Kapolri’, itu sudah mengarah ke personal. PDIP tidak mau terseret dalam hal tersebut. Yang kita dorong adalah reformasi total di tubuh Polri,” kata Muh. Nur.
Ia menambahkan, fraksinya akan bersedia menandatangani berita acara jika redaksi tuntutan diubah. “Kalau isinya reformasi total, kami setuju. Karena itu menyangkut lembaga, bukan orang per orang,” jelasnya.
Sikap PDIP kemudian diikuti Fraksi Golkar, PAN, NasDem, dan GPR. Fraksi-fraksi tersebut juga menyatakan keberatan terhadap klausul yang menyinggung pencopotan Kapolri, dan bersedia menandatangani jika kalimat tersebut dihapus.
Setelah melalui diskusi panjang, massa aksi akhirnya menerima usulan tersebut. Mereka sepakat menghilangkan poin Copot Kapolri, dengan pertimbangan bahwa kewenangan memberhentikan Kapolri berada di tangan Presiden.
Meski jumlah pengunjuk rasa tidak lebih dari 20 orang, aksi ini mendapat perhatian besar. Bupati Luwu Timur, Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan II DPRD, serta para ketua fraksi ikut hadir dan menandatangani berita acara tuntutan yang kemudian akan disampaikan ke pemerintah pusat di Jakarta. (*)
