Luwu Timur – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Luwu Timur dan menghadiri acara ramah tamah yang digelar di TAB Sorowako, Jumat (13/6/2025). Acara ini turut dihadiri Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, dan Wakil Bupati, Hj. Puspawati Husler.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Komisaris Mind ID Grace Natalie, Plt. CEO PT Vale Indonesia Bernardus Irmanto, sejumlah pejabat Pemprov Sulsel, unsur Forkopimda Lutim, jajaran manajemen PT Vale, serta Sekda Lutim H. Bahri Suli dan para pejabat Pemkab Luwu Timur.
Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperhatikan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pendekatan kompromi dalam penyelesaian konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat.
“Saya sudah lama mendengar kabar baik tentang best practices dari PT Vale dalam menjalankan tambang yang memperhatikan keberlanjutan. Ini bisa menjadi contoh nasional,” ujar Raja Juli.
Ia menegaskan pentingnya mencari jalan tengah dalam pengelolaan sumber daya alam yang kerap menjadi titik tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan.
“Kita harus keluar dari cara berpikir ekstrem, pembangunan tanpa batas versus perlindungan lingkungan tanpa toleransi. Kita butuh jalur tengah, second best option yang saling menguntungkan,” tegasnya.
Menteri Raja Juli juga menekankan bahwa kawasan hutan adalah amanah yang harus dijaga untuk generasi masa depan, bukan untuk dihabiskan. Ia mengapresiasi langkah reklamasi lahan yang dilakukan PT Vale, yang menurutnya sudah menyerupai hutan alam dari segi visual.
Sebagai bagian dari komitmennya, ia menyatakan akan mendorong revisi kebijakan di tingkat nasional agar praktik terbaik seperti yang dilakukan PT Vale bisa menjadi standar baru bagi seluruh perusahaan tambang di Indonesia.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, menyampaikan bahwa sekitar 70 persen wilayah Luwu Timur berada dalam kawasan hutan, termasuk lahan yang berpotensi untuk program cetak sawah. Ia berharap dukungan dari Kementerian Kehutanan untuk membuka ruang dialog dalam hal pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas demi kepentingan pertanian produktif.
“Kami ingin investasi masuk, tapi harus mematuhi undang-undang dan menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan,” tegas Irwan.
(Ac/Gb)
