OPINI | Hiruk pikuk kompetisi Pemilu (Pilpres) telah terdengar, “genderang perang” telah ditabuh. Masing masing kubu kandidat peserta Pemilu mulai intens mengkampanyekan calonnya, baik via “udara” ataupun “darat”. Sibuk menjual “barang dagangannya”. Visi, misi, dan program kerja telah disampaikan para kandidat dan tim pemenangannya kepada rakyat (konstituen) dengan tujuan memperoleh simpatik voters.
Janji-janji politik telah ditiupkan ke telinga rakyat. Olehnya itu, rakyat mesti jeli dan cerdas dalam mencerna segala macam janji politik yang ditawarkan oleh kandidat. Dengan demikian mesti dikaji dan di analisis, apakah program program yang ditawarkan sudah terarah dan terukur. Ini penting, karena sesungguhnya janji janji kandidat nantinya menjadi kontrak politik terhadap rakyat yang mesti dituntaskan dalam kurun waktu lima tahun.
Namun sebaik apapun visi, misi, dan program kerja para kandidat (peserta pilpres), ketika “dieksekusi” oleh orang orang yang tidak berkompeten di bidangnya (“pembantu” presiden), maka semua itu hanya menjadi harapan hampa belaka. Karena yang melaksanakan apa yang ada di kepala (konsep) sang presiden adalah para menterinya. Sesungguhnya menteri merupakan kepala pemerintahan di bidangnya masing masing.
Olehnya itu, pos-pos kementerian sejatinya diisi oleh orang orang yang tepat. Sebab beragam permasalahan bangsa dan negara di saat ini membutuhkan solusi – solusi terbaik dan keputusan – keputusan yang tepat sehingga diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni untuk menyelesaikannya.
Telah kita ketahui bahwasanya pemilihan menteri merupakan hak proregatif kepala negara (dalam hal ini presiden) dan sudah menjadi rahasia umum dalam pengisian pos pos kementrian pada umumnya dilakukan atas dasar “quid pro quo” (spoils system).
Tidaklah menjadi soal ketika orang orang yang ditunjuk sebagai menteri dari politisi parpol pengusung ataupun pendukung (bukan dari kalangan profesional), namun orang orang pilihan tersebut mestilah memiliki integritas dan kompetensi, karena sesungguhnya menteri menteri merupakan “tulang belakang” kepala negara agar dapat tetap “tegak berdiri” (bidang bidang pada kementrian terintegrasi antara satu dengan lainnya).
Untuk itu, penting kiranya bagi para kandidat (peserta pilpres) membuat janji atau kesepakatan kepada rakyat jikalau nantinya terpilih sebagai “utusan langit”, pos – pos kementrian akan diisi oleh orang orang yang berintegritas dan berkompeten di bidangnya masing masing (merit system) agar tidak melemahkan tujuan kolektif rakyat.
Oleh : Muhammad Khalid
