Luwu Timur,InspirasiUpdateNews.Com– DPRD Kabupaten Luwu Timur menegaskan sikapnya secara resmi: Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak sedang meminta, tidak sedang bernegosiasi, dan tidak sedang berharap belas kasihan.
Pemkab sedang menjalankan perintah undang-undang dan DPRD berdiri penuh di belakang langkah tersebut.
Pernyataan tegas itu disampaikan menyusul belum tuntasnya kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) oleh PT Vale Indonesia Tbk, yang telah ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dengan nilai Rp311,059 miliar.
Bagi DPRD, persoalan ini sudah selesai secara hukum. Yang tersisa hanya satu, yaitu kepatuhan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur, Muhammad Nur, S.H., menegaskan kewajiban tersebut bersumber langsung dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).Pasal 4 ayat (2) huruf f UU HKPD secara tegas menempatkan Pajak MBLB sebagai pajak kabupaten/kota.
Ketentuan itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerah. Artinya, secara hierarki hukum, mulai dari undang-undang hingga perda, kedudukan Pajak MBLB sebagai hak daerah sudah final.
“Ketika negara sudah mengatur melalui undang-undang, maka tidak ada lagi ruang untuk menunda dengan alasan penafsiran. Yang ada hanya dua pilihan yang sah menurut hukum: bayar, atau ajukan keberatan secara resmi sesuai mekanisme yang diatur,” tegas Muhammad Nur.
Hingga saat ini, menurut DPRD, PT Vale belum melakukan pembayaran, dan belum pula menyampaikan secara resmi apakah mengajukan keberatan atas SKPDKB yang telah diterbitkan.
Sikap menggantung inilah yang dinilai DPRD tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi daerah dalam menyusun dan menjalankan APBD.
Keterangan Bapenda: Perda Ini Sah, Sudah Lewat Harmonisasi Berlapis
Kepala Bapenda Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Yusri, menegaskan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah melalui proses panjang dan ketat.
“Pembentukannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta PP Nomor 35 Tahun 2023. Proses legalitasnya melibatkan harmonisasi di Kanwil Kemenkum, fasilitasi Biro Hukum Pemprov Sulsel, hingga evaluasi resmi dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan,” beber Yusri.
Satu Sikap Lintas Fraksi: Kawal Pemkab Sampai Tuntas
Sikap tersebut disambut dengan satu suara yang sama oleh lintas fraksi DPRD Luwu Timur.
Badawi Alwi dari Fraksi Golkar menegaskan, perusahaan yang telah puluhan tahun beroperasi dan memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam Luwu Timur, memiliki kewajiban hukum yang sama dengan wajib pajak lainnya: patuh dan taat pada ketentuan yang berlaku.
Rusdi Layong dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) menegaskan, jika kewajiban yang telah ditetapkan melalui SKPDKB tidak diselesaikan hingga 25 Desember 2026, maka yang dilanggar bukan hanya SKPDKB, melainkan perintah undang-undang itu sendiri.
Dwi Harianto dari Fraksi NasDem menegaskan tenggat 25 Desember 2026 harus dipahami sebagai batas kepatuhan, bukan batas negosiasi.
Aprianto Mappe dari Fraksi Hanura menegaskan, APBD yang telah ditetapkan adalah produk hukum yang wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan itu dimulai dari kepatuhan terhadap SKPDKB yang telah diterbitkan.
Lima suara, lima fraksi, satu sikap: Kawal Pemkab sampai tuntas.
DPRD Luwu Timur secara kolektif menyampaikan dua penegasan: Pertama, kepada Pemkab: Jangan ragu menjalankan SKPDKB. Langkah Pemkab sudah sesuai dengan undang-undang. DPRD akan mengawal hingga tuntas.
Kedua, kepada PT Vale: Berikan kepastian hukum. Jika keberatan, tempuh jalur keberatan secara resmi. Jika tidak keberatan, tunaikan kewajiban. Ketidakpastian adalah bentuk ketidakpatuhan.
“Negara ini berjalan karena ada kepastian hukum. Jika perusahaan sebesar PT Vale saja menunda kewajiban yang telah ditetapkan secara hukum, maka pesan yang disampaikan kepada publik adalah hukum bisa ditunda. Itu tidak boleh terjadi,” tegas Muhammad Nur.
Kini, seluruh mata tertuju pada satu hal: kepatuhan. Luwu Timur telah menjalankan perannya sesuai undang-undang. DPRD telah menjalankan perannya sebagai pengawal.
Tinggal satu yang ditunggu: PT Vale menuntaskan kewajibannya, sesuai hukum, sesuai waktu, dan sesuai dengan martabat sebagai perusahaan yang beroperasi di tanah hukum Indonesia.
